Reformasi birokrasi memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan prinsip-prinsip good governance di suatu wilayah pemerintahan. Good governance merujuk pada cara negara dikelola dengan transparansi, partisipasi, akuntabilitas, efisiensi, responsivitas, dan berkeadilan. Dalam praktiknya, reformasi birokrasi bisa melibatkan restrukturisasi organisasi, perubahan sistem manajemen, penerapan teknologi informasi, pengembangan kode etik dan perilaku, serta perbaikan regulasi dan prosedur. Reformasi birokrasi bukanlah proses yang instan, melainkan upaya berkelanjutan yang memerlukan komitmen tinggi dari pemerintah, dukungan masyarakat, dan kesadaran dari para birokrat itu sendiri.

Secara keseluruhan, reformasi birokrasi merupakan upaya holistik untuk mengubah cara birokrasi beroperasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan perubahan struktural, tetapi juga mencakup perubahan dalam pemikiran, nilai-nilai, dan sikap para aparatur. Dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam reformasi birokrasi, sebuah wilayah/daerah memiliki potensi untuk mencapai tata pemerintahan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya. Karena itu, reformasi birokrasi diperlukan untuk mewujudkan good governance.