Sistem kepegawaian daerah selama ini identik dengan kolusi, korupsi dan nepotisme, dengan kata lain pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam penyelenggaraannya dianggap sebagai biang keladi permasalahan yang muncul terkait buruknya kinerja aparatur daerah. Hal ini dikarenakan kondisi pelayanan aparatur daerah dianggap kurang profesional. Penyebabnya karena penyelenggaraan proses kepegawaian dimulai dari pengadaan yang tidak berbasis prestasi, sehingga mengakibatkan kompetensi dalam berbagai tingkat pemerintahan.

Sistem kepegawaian daerah sejak Orde Baru dan Orde Reformasi mengalami pergeseran. Mulai dari sistem kepegawaian nasional dan lokal yang terintegrasi bergeser menuju pengelolaan sistem kepegawaian yang terpisah untuk masing-masing otoritas lokal . Saat ini penyelenggaraan sistem kepegawaian daerah cenderung dikelola secara terintegrasi sistem kepegawaian nasional dan lokal , namun masih memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah. Penerapan sistem ini belum optimal untuk mewujudkan tujuan sistem kepegawaian daerah yaitu aparatur yang profesional melalui manajemen kepegawaian yang berbasis merit . Sekarang realitas di lapangan ternyata ada pola baru dalam penyelenggaraan kepegawaian daerah yaitulemahnya sistem kepegawaian nasional dan lokal yang terintegrasi.

Kajian dalam buku ini dapat memberikan manfaat ilmiah untuk perkembangan Ilmu Administrasi Publik dan khususnya untuk perkembangan Sistem Kepegawaian Daerah dan metode penelitian sistem berpikir . Karena itu, buku ini sangat layak menjadi referensi bagi akademisi, praktisi, dan mahasiswa.