Desentralisasi pengelolaan pertambangan dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui penarikan pajak daerah, retribusi, dan royaliti dari perizinan pertambangan. Selain itu, kebijakan desentralisasi pertambangan bagi pemerintah daerah juga memberikan peluang masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam bidang pengelolaan pertambangan. Namun dalam praktiknya seringkali dijumpai penyimpangan. Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah justru menjadi peluang bagi elite-elite lokal untuk kepentingan politik.

Keterlibatan aktor-aktor politik lokal dalam proses perizinan tambang seolah telah menjadi “rahasia umum”. Dugaan keterlibatan pimpinan partai atau anggota legislatif dalam proses perizinan tambang tidak lepas dari kepentingan politik sebagai partai pengusung dan pendukung Pilkada yang mempunyai akses untuk mempengaruhi pengambilan kebijakan di eksekutif. Dalam perhitungan ekonomi politik, hal ini cukup beralasan karena pada setiap proses Pilkada dan Pemilu legislatif selalu ada keterlibatan pihak swasta (pengusaha), baik sebagai konsultan politik atau sebagai penyandang dana. Pihak swasta sebagai pemilik modal dalam Pilkada bertujuan agar calon yang diberikan dana menang sehingga dapat memberikan kontribusi berupa kesepakatan pemenang dimana para pendukung akan diberikan lisensi dan kemudahan dalam perizinan tambang. Buku ini cukup representatif menggambarkan potret kebijakan desentralisasi dalam pengelolaan tambang di Sulawesi Tenggara.