Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung bukan sekadar sistem baru dalam dinamika politik nasional, tetapi merupakan kemajuan demokrasi di aras lokal. Jabatan kepala daerah di era orde lama dan orde baru ditunjuk dan diangkat langsung oleh pemerintah pusat, tanpa memperhatikan aspirasi, suara, dan kebutuhan masyarakat lokal. Kini penentuan kepala daerah “dilimpahkan” kepada masyarakat untuk secara langsung menentukan kepala daerahnya. Implikasi dari kewenangan masyarakat lokal dalam menentukan keterpilihan kepala daerahnya adalah munculnya berbagai preferensi pemilih dalam menilai dan menentukan arah pilihannya. Karena itu, setiap pemilih memiliki pertimbangan subjektif untuk menimbang dan mengambil keputusan politik sesuai dengan makna dan tujuannya.

Buku ini menguraikan varian teori tentang perilaku politik pemilih (voting behavior) dan mendeskripsikan secara empirik berbagai faktor penyebab (stimulus politik) sebagai dasar perilaku politik pemilih. Dalam sepanjang pelaksanaan Pilkada ditemukan dua pola umum perilaku politik pemilih, yaitu voting dan non voting. Sebagai realitas politik, perilaku pemilih senantiasa dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal dalam konteks perilaku politik yaitu faktor pertimbangan yang berasal dari luar diri seorang pemilih sebagai efek dari sosialisasi nilai, norma, dan sistem sosialnya. Sementara faktor internal yaitu pertimbangan pemilih yang bersumber dari dalam diri mereka sebagai hasil penafsiran dari pengetahuan dan penghayatan dari kehidupan sehari-hari seorang pemilih.